Kotabumi, Warta9.com – Penanganan perkara dugaan korupsi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Dana Operasional Puskesmas (DOP), dan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2018 dilingkup Dinas Kesehatan Lampung Utara terus bergulir.
Hari ini sebanyak 33 bendahara Puskesmas se-Lampung Utara dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Kotabumi.
Kasi Intel Kejari Lampura Hafiez saat dikonfirmasi diruang kerjanya membenarkan pemeriksaan terhadap 33 bendahara Puskesmas se-Lampung Utara.
“Ya, guna melengkapi data dan keterangan hari ini ada pemeriksaan terhadap 33 bendahara puskesmas terkait perkara DOP, BOK dan JKN,” ucapnya Senin, (13/07/2020)
Untuk kegiatan penanganan perkara DOP, BOK dan JKN tersebut sedang ditangani oleh bidang Pidsus. Dalam tahapan penyidikan, dan sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit dari BPKP.
Diakuinya, masih ada beberapa keterangan yang dibutuhkan sambil menunggu hasil audit BPKP, terutama dalam hal untuk menentukan besaran kerugian negara, dan itu masih dalam pendalaman. “Kita liat aja hasilnya nanti bagaimana. Jadi proses penanganan perkara DOP, BOK dan JKN ini masih berlanjut,” tegasnya.
Saat ditanya, kendala yang menyebabkan lamanya penanganan perkara tersebut, disampaikan Hafiez, banyaknya kendala dalam proses penanganannya, karena banyaknya pihak yang harus du panggil, dan itu belum pasti datang hari itu juga, ada 27 Puskesmas se-Lampung Utara.
Dari 27 Puskesmas itu, masing- masing ada beberapa orang yang di mintai keterangan. Serta terkait dokumen yang begitu banyak, jadi banyaknya dokumen dan pihak-pihak yang kita mintai keterangan.
“Inilah yang menjadi kendala kita mengenai waktu, yang pasti kita berupaya semaksimal mungkin, se efisien mungkin untuk melakukan penyelidikan dengan hasil yang optimal,” tuturnya. (Rozi/Lam)
