Pesisir Barat, Warta9.com – Dinilai merosotnya kinerja beberapa Peratin terkait pengelolaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Pekon (ADP) serta program sertifikat prona, di Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Lampung, mengundang pergunjingan dikalangan warga setempat.
“Kinerja beberapa oknum peratin yang ada di Kecamatan Pesisirselatan sangat kami sesalkan, sebab kurang terbuka dengan pengelolaan dana desa bahkan ada dugaan beberapa bangunan jenis rabat beton tidak sesuai spesifikasi,” kata beberapa warga Pesisir Selatan yang enggan disebutkan namanya, Senin (21/5/2018) kepada warta9.com.
Menurut sumber tersebut, pembangunan yang menggunakan DD Tahun Anggaran (TA) 2017 di kecamatan setempat hanya sekedar penyerapan anggaran saja. Pasalnya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada bahkan tidak diperuntukan untuk pekon penerima DD tersebut.
“Pembangunan rabat beton di Pekon Tulungbamban misalnya, pembangunan tersebut membangun diluar wilayah pekon Tulung Bamban dengan alasan hasil kesepakatan. Sedangkan untuk Pekon Pelitajaya yang juga membangun rabat beton tidak menggunakan batu pecah ukuran 1-2 (split) dengan alasan lokasi terlalu jauh dan tidak bisa dijangkau oleh kendaraan,” ujar warga Pesisir Selatan.
Masyarakat Pesisirselatan berharap agar penggunaan DD khusua di Kecamatan mereka dapat diperhatikan oleh pemerintah, sehingga kedepan anggaran DD tidak digunakan asal-asalan. “Kami sangat berharap aparat penegak hukum bisa turun kelapangan guna mengecek kinerja peratin, jangan hanya berdiam diri melihat oknum peratin yang menggunakan DD asal-asalan” terang beberapa warga.
Sementara itu, menyikapi buruknya kinerja beberepa oknum peratin di Kecamatan Pesisirselatan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pesibar, Agustiawan berharap agar aparat penegak hukum menindak peratin yang berkinerja buruk, hanya memperkaya diri sendiri dengan kata lain sengaja membangun pekonnya kurang bermanfaat.
“Saya sangat heran dengan kinerja aparat penegak hukum di Pesibar. Sebab sejak DD bergulir tidak satupun peratinnya bermasalah. Memang peratin dan aparat pekonnya jujur semua atau aparat penegak hukumnya tidak tegas? Padahal dilapangan ada dugaan pembangunan yang menggunakan uang negara itu hanya asal-asalan, tidak memperhatikan kualitas dan kuantitas untuk pekonnya sendiri, bahkan beberapa pekon di Pesisir Selatan membangun rabat beton tidak sesuai spesifikasi yang ada,” kata Agus.
Lebihlanjut, eks-Wartawan Harian Sinar Pagi ini menuturkan, beberapa kasus indikasi pelanggaran oknum peratin di Pesibar yang diproses, sejauh ini menurutnya dari hasil investigasi para kontrol sosial (lsm-wartawan*). “Lembaga penegak hukum di negeri ini harus jemput bola, kroscek lapangan selaku pengawas pembangunan daerah. Jangan terkesan menunggu?,” pungkas Agus. (W9-Edison)
