Jutaan orang jatuh miskin, persentasenya naik dari 1,5% di akhir Soviet menjadi 39–49% pada pertengahan tahun 1993. Pada tahun 1990-an korupsi merajalela dan banyaknya geng kriminal serta kejahatan.
Rusia bertanggung jawab untuk mengambil alih utang luar negeri Uni Soviet, meskipun jumlah populasinya hanya setengah populasi Uni Soviet sebelum bubar. Tingginya defisit anggaran menyebabkan krisis keuangan Rusia 1998 dan PDB semakin jatuh.
*Boris Yeltsin dengan Vladimir Putin dan Patriarch Alexy II
Tanggal 31 Desember 1999, Presiden Yeltsin secara tiba-tiba mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya pada Perdana Menteri yang baru terpilih, Vladimir Putin, yang kemudian menang pada pemilihan presiden tahun 2000. Putin memberangus pemberontakan Chechnya meskipun kekerasan sporadis masih ada di Kaukasus Utara. Tingginya harga minyak dan nilai tukar yang lemah diikuti dengan permintaan domestik, konsumsi, dan investasi yang naik membantu ekonomi bertumbuh 9 tahun berturut-turut, menaikkan standar hidup dan pengaruh Rusia di tingkat dunia.
Namun, krisis ekonomi dunia mulai 2008 dan harga minyak yang jatuh menyebabkan ekonomi negara kembali stagnan dan angka kemiskinan kembali naik. Banyak reformasi yang dilakukan selama Putin menjabat presiden, namun ia dikritisi oleh negara-negara Barat sebagai tidak demokratis. Walaupun begitu, kepemimpinan Putin membawa stabilitas dan kemajuan bagi negara sehingga ia dikagumi luas di Rusia.
Tanggal 2 Maret 2008, Dmitry Medvedev terpilih sebagai Presiden sedangkan Putin menjadi Perdana Menteri. Putin kembali menjadi presiden pada pemilihan presiden 2012 dan Medvedev ditunjuk sebagai Perdana Menteri.
Tahun 2014, setelah Presiden Ukraina Viktor Yanukovych melarikan diri akibat revolusi, Putin meminta dan memperoleh hak dari parlemen Rusia untuk menerjunkan tentara Rusia di Ukraina. Setelah dilakukan referendum Krimea tahun 2014 di mana banyak penduduk lebih setuju untuk berpisah, namun tidak diakui internasional, pemimpin Rusia mengumumkan masuknya Krimea ke Federasi Rusia. Tanggal 27 Maret, Majelis Umum PBB mengadakan pemilihan suara yang akhirnya mendukung resolusi tidak mengikat menolak aneksasi Krimea dengan 100 suara mendukung, 11 menolak, dan 58 absen.
