Kalianda, Warta9.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tahun 2025 di Aula Rimau, Kantor Bappeda Lampung Selatan, Kamis (24/7/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, serta dihadiri Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dulkahar, para kepala perangkat daerah, serta instansi vertikal terkait lainnya.
Dalam arahannya, Wabup Syaiful menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang mengacu pada rencana aksi yang telah disusun bersama. Ia menegaskan, pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab kolektif yang memerlukan pemetaan kegiatan prioritas secara tepat.
“Kita harus benar-benar mampu memetakan kegiatan-kegiatan prioritas yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung penurunan angka kemiskinan,” tegasnya.
Wabup juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi, BUMN, BUMD, Baznas, Kadin, media, serta organisasi kemasyarakatan, untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Penanggulangan kemiskinan adalah pekerjaan lintas sektor, lintas kewenangan, bahkan lintas generasi,” ujarnya.
Kepala Bappeda Lampung Selatan, Aryan Sahurian, dalam laporannya menyampaikan bahwa angka kemiskinan berdasarkan data BPS tahun 2024 berada di angka 12,57 persen. Capaian ini masih lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Lampung dan nasional.
Ia menambahkan, pada tahun 2025, Pemkab Lampung Selatan telah menetapkan 35 desa di 7 kecamatan sebagai lokus penanggulangan kemiskinan.
“Saat ini, Tim TKPK sedang menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 sebagai bentuk komitmen konkret dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan,” jelas Aryan.
Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras lintas sektor, Wabup Syaiful optimistis target penurunan angka kemiskinan hingga di bawah 12 persen pada tahun 2025 dapat tercapai. (*)
