Bandar Lampung, warta9.com — Komitmen mengawal arah pembangunan daerah ditegaskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung saat menghadiri Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027. Agenda strategis ini digelar Pemerintah Provinsi Lampung di Balai Keratun Lantai 3, Komplek Perkantoran Pemprov Lampung, Kamis (15/1/2026).
Kehadiran DPRD bukan sekadar formalitas. Lembaga legislatif itu memastikan fungsi pengawasan dan penganggaran berjalan sejak tahap perencanaan, agar setiap program pembangunan tersusun terukur, aspiratif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur dr. Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar. Turut hadir jajaran anggota DPRD, Sekretaris DPRD, serta para pejabat eselon II Pemprov dan perwakilan kabupaten/kota se-Lampung.
Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar menyatakan dukungan terhadap target ambisius pertumbuhan ekonomi 8 persen dan penurunan angka kemiskinan hingga 5 persen. Target tersebut, menurutnya, harus sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045 dan diterjemahkan dalam program nyata yang menyentuh masyarakat.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Seluruh komisi DPRD yang bermitra dengan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi lintas bidang agar kebijakan yang lahir berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Giri juga menyoroti potensi program nasional makan bergizi gratis sebagai salah satu instrumen strategis pengentasan kemiskinan, terutama bila pelaksanaannya melibatkan tenaga kerja dari keluarga prasejahtera sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung.
Data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang dipaparkan Kepala BPS menunjukkan persentase penduduk miskin pada September 2024 berada di angka 10,62 persen. Angka ini mencatat tren penurunan dibandingkan Maret 2024 maupun Maret 2023, menjadi modal awal menuju target 2027.
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pencapaian target pertumbuhan dan penurunan kemiskinan tidak bisa hanya bertumpu pada belanja APBD. Pemerintah daerah dituntut mendorong investasi, menggerakkan sektor produktif, serta mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi daerah secara inklusif.
DPRD Provinsi Lampung pun menegaskan bahwa keselarasan perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci. RKPD 2027 diharapkan terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan—bukan sekadar dokumen administratif, melainkan peta jalan nyata menuju Lampung yang lebih sejahtera. (*)