Bandar Lampung, warta9.com — DPRD Provinsi Lampung menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan groundbreaking Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tambah sektor peternakan di Lampung.
Kegiatan peletakan batu pertama tersebut digelar di Kebun Trikora, areal PT Perkebunan Nusantara I Regional 7, Kabupaten Lampung Selatan, pada Jumat (6/2/2026). Acara ini merupakan bagian dari program nasional hilirisasi peternakan yang dilaksanakan serentak di sejumlah provinsi.
Ketua DPRD Provinsi Lampung diwakili Ketua Komisi II, Ahmad Basuki. Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mewakili Gubernur Lampung, perwakilan Kementerian Pertanian, serta jajaran manajemen PTPN I.
Ahmad Basuki menegaskan bahwa DPRD memandang hilirisasi ayam terintegrasi sebagai langkah konkret dalam mendorong transformasi ekonomi daerah berbasis sektor riil. Menurutnya, Lampung tidak boleh hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah, melainkan harus mampu mengolah dan memaksimalkan nilai tambah demi kesejahteraan masyarakat.
Komisi II DPRD Provinsi Lampung, lanjutnya, akan menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Ia berharap program ini benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak, menjaga stabilitas pasokan, serta memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat.
Program ini dirancang membangun ekosistem peternakan terpadu dari hulu hingga hilir, mulai dari pembibitan, penyediaan pakan, pengolahan hasil ternak, hingga sistem distribusi yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk.
Perwakilan Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa Lampung memiliki posisi strategis sebagai sentra pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi guna mendukung ketahanan pangan regional. PTPN I juga menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan industri peternakan terpadu yang berkelanjutan di daerah tersebut.
Menutup kegiatan, Ahmad Basuki menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal program agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, memperkuat ketahanan pangan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung.
