Warta9.com – Belakangan ini, nama “Bung Dasco” jadi buah bibir di grup-grup WhatsApp wartawan hingga tongkrongan aktivis media sosial. Namanya disebut bukan sekadar sebagai pimpinan parlemen atau petinggi partai, melainkan sebagai simbol dari fenomena baru dalam relasi antara penguasa dan media. Hubungan ini tak lagi sebatas narasumber dan pewarta, tetapi sudah bermetamorfosis menjadi semacam hubungan “tahu sama tahu” yang saling mengikat.
Ada pergeseran pola yang menarik diamati. Dulu, permintaan menurunkan berita (takedown) seringkali disertai nada tinggi atau ancaman. Namun hari ini, pendekatannya lebih halus: lewat jalur lobi tingkat dewa dan komitmen bisnis. Alasannya pun ikut berubah. Jika dulu upaya pembungkaman dilakukan untuk menutupi korupsi atau blunder politik, kini narasi “perlindungan privasi keluarga” jadi senjata ampuh yang disorongkan lewat kesepakatan di balik layar.
Kita tentu harus adil. Keluarga pejabatanak, istri, atau kerabat yang bukan pejabat publik
memang punya hak atas privasi. Mereka tak sepantasnya jadi objek perundungan atau menanggung dosa politik sang pejabat. Tapi ingat, penyelesaian sengketa berita punya jalurnya sendiri yang terhormat, bukan diselesaikan lewat transaksi bawah meja.
Aturan mainnya sudah jelas. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menyediakan mekanisme yang beradab dan gratis lewat Hak Jawab dan Hak Koreksi. Kalau memang privasi dilanggar tanpa ada kepentingan publik, Dewan Pers adalah wasitnya.
Masalahnya, jalur resmi ini sering dianggap terlalu lama atau berisiko. Akhirnya, jalan pintas diambil. “Hak privasi” tidak diperjuangkan lewat aduan etis, tapi seolah “dibeli” lewat kesepakatan bisnis. Ini jelas mencederai semangat UU Pers. Ketika berita diturunkan karena ada “paket kerjasama” atau hubungan kemitraan, maka independensi pers yang melarang penyensoran justru sedang digerogoti pelan-pelan dari dalam.
Bahayanya, privasi kini seolah jadi barang mewah. Kalau Anda punya anggaran belanja media atau kenal pemilik media, privasi Anda aman. Tapi bagaimana dengan rakyat biasa? Jika privasi mereka dilanggar, mereka harus berteriak sampai serak agar didengar. Sementara elit cukup menelepon pimpinan redaksi dengan dalih santai: “kita kan mitra.”
Fenomena yang menyeret nama Bung Dasco ini membuka mata kita betapa tipisnya atau mungkin sudah jebol tembok api (firewall) antara ruang redaksi dan divisi bisnis. Permintaan takedown demi privasi keluarga memang terdengar manusiawi. Siapa yang tega melihat keluarga diserang? Tapi, jika keheningan itu tercipta karena ada unsur transaksional, media tak lagi jadi penjaga moral. Ia berubah jadi vendor yang sekadar melayani kepuasan klien.
Jika hal ini dimaklumi, kita sedang menormalisasi bahaya. Hari ini alasannya privasi anak-istri. Besok, definisinya bisa meluas seenaknya: privasi bisnis kerabat, privasi aset yang belum lapor LHKPN, hingga privasi pertemuan politik di ruang tertutup.
Para pejabat ini juga sepertinya lupa satu hal penting: internet tidak pernah tidur. Di era digital, menghapus berita justru seringkali memicu Streisand Effect. Semakin ditutupi, orang justru semakin penasaran dan mencari-cari.
Mungkin tautan berita di portal utama bisa hilang “dibeli”. Tapi, siapa yang bisa membeli tangkapan layar (screenshot) netizen? Siapa yang bisa menghapus arsip Google atau obrolan yang sudah menyebar di grup keluarga? Tindakan hapus berita yang tercium publik justru memancing kecurigaan lebih liar. Pertanyaan “kenapa dihapus?” dampaknya jauh lebih merusak reputasi ketimbang berita itu sendiri. Ibarat mengeringkan laut pakai sendok; mahal, capek, dan sia-sia.
Kedekatan antara figur elit dan pemilik media mungkin realitas politik yang tak bisa dihindari. Tapi, ruang redaksi harus tetap punya kedaulatan. Jika berita itu fakta dan penting bagi publik, dalih privasi apalagi yang dibungkus dana kerjasama tak boleh jadi alasan pembungkaman.
Privasi adalah hak asasi, bukan fitur premium dalam paket iklan. Jangan sampai publik hilang kepercayaan karena merasa media telah berubah jadi humas berbayar, yang tombol delete-nya bisa dikendalikan oleh siapa saja yang kuat membayar tagihannya. (*Penulis adalah Pemerhati Sosial Kemasyarakatan dan Komunikasi, Alumni Universitas Muhammadiyah Lampung)
