KALIANDA, warta9.com – Penyusunan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027 dituntut tidak sekadar memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran mampu mendukung pembangunan dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 antara DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Selatan, Selasa (3/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli bersama Sekretaris Daerah Supriyanto. Hadir pula anggota DPRD yang tergabung dalam Tim Banggar, pejabat utama, serta kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.
Dalam pembahasan tersebut, Erma Yusneli menegaskan bahwa penyusunan target keuangan daerah harus dilakukan secara cermat, profesional, dan berpijak pada perhitungan yang realistis.
Ia meminta TAPD menyampaikan penjelasan secara terperinci mengenai setiap proyeksi pendapatan maupun belanja, sehingga seluruh angka yang dirancang memiliki dasar perhitungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya minta TAPD benar-benar serius, harus realistis dan terukur. Saya minta TAPD dapat menjelaskan secara rinci,” tegas Erma.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Lampung Selatan Supriyanto memaparkan gambaran umum struktur rancangan APBD 2027, termasuk perkembangan informasi terkait pendapatan transfer dan arah kebijakan fiskal daerah.
Dalam rancangan awal, pendapatan daerah Lampung Selatan pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp2.111.150.511.084. Angka tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp440.167.476.212 dan pendapatan transfer sebesar Rp1.670.983.034.872.
Sementara itu, total belanja daerah direncanakan mencapai Rp2.113.919.155.644.
Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1.523.483.568.487, belanja modal Rp200.528.548.462, belanja tidak terduga Rp9.675.207.000, serta belanja transfer Rp380.031.831.695.
Komposisi tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan anggaran untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan pelayanan publik tetap berlangsung. Karena itu, pengalokasian belanja perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal sekaligus skala prioritas pembangunan.
Selain memenuhi belanja wajib dan mengikat, pemerintah daerah juga mengarahkan anggaran untuk mendukung penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta berbagai prioritas pembangunan daerah. Dukungan terhadap program strategis nasional dan provinsi turut menjadi pertimbangan dalam penyusunan alokasi.
Melalui pembahasan bersama DPRD dan TAPD, rancangan APBD 2027 diharapkan semakin matang, terukur, dan sesuai dengan kapasitas keuangan daerah. Dengan demikian, anggaran yang nantinya ditetapkan tidak hanya menjaga roda pemerintahan tetap berjalan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat Lampung Selatan. (*)
