Menggala, Warta9.com – Ketua DPR RI Dr. Puan Maharani S.Sos menerima keluhan para petani singkong Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, untuk mengusulkan ke Pemerintah agar harga jual kembali stabil.
Para petani itu bercerita jika harga saat ini senilai Rp1.650. Harga itu dinilai tidak sesuai, ditambah potongan 30 persen dan biaya produksi mereka. Petani berharap pemerintah dapat menaikkan harga singkong dari nilai jual saat ini.
Mereka berhadapan langsung dengan Puan Maharani ketika kunjungan dilokasi penanaman singkong di Dusun Rengas Cendung, Lingkungan Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten setempat, Rabu (24/08/2022).
Mendengar hal itu, Ketua DPR RI Puan mengatakan, itu merupakan kewenangan masing-masing daerah dan perusahaan setempat.
“Walaupun begitu, DPR sebagai wakil rakyat akan berkomitmen mengawal dan mengawasi prosesnya agar selalu berpihak pada kepentingan rakyat,” sebut Puan.
Puan menegaskan kepada para petani singkong agar tetap berjuang melalui perwakilan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin Fraksi PDI-P.
“Agar Komisi IV segera membahas persoalan ini dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi,” jelas Puan.
Dengan tegas Sudin menjawab kepada Puan, besok, Kamis (25/8/2022) akan bertemu dengan Gubernur Lampung.
“Pertemuan itu untuk membahas persoalan harga singkong yang dikeluhkan para petani kepada Pak Arinal Gubernur Lampung,” ucap Sudin yang juga Ketua DPD PDI-P Lampung, ” kata Sudi kepada Ketua DPR RI Puan.
Pada saat berdialog dengan para petani singkong, Puan juga banyak mendapati keluhan soal ketersediaan pupuk bersubsidi.
Mereka banyak beralih menggunakan pupuk berbahan organik dari kotoran kambing.
“Untuk permasalahan terkait subsidi pupuk akan segera dibahas dan dikoordinasikan dengan Komisi IV. Diupayakan subsidi pupuk untuk para petani akan kembali ada, sehingga para petani ini bisa menghasilkan buah singkong yang berkualitas dan besar-besar,” ungkapnya.
Ditanya soal langkah DPR mengantisipasi kelangkaan pupuk saat ini, Puan mengutarakan, kelangkaan pupuk telah terjadi dari waktu ke waktu.
“Permasalahan pupuk ini berasal dari hulu ke hilir. Saya meminta ada solusi yang bisa didapat secara konkret antara DPR melalui Komisi terkait sinergi dengan Kementerian. Karena disini memang ada banyak masalahnya,” ungkap perempuan pertama peminpin Ketua DPR RI.
Sedangkan, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menjelaskan, pihaknya telah sepakat dengan pihak Kementerian Pertanian untuk kembali mengadakan pupuk bersubsidi.
Bahkan selama ini ada salah satu Permentan yang tidak memasukkan singkong untuk pupuk bersubsidi dari pemerintah.
“Dengan begitu, saya hari Senin akan bicara langsung dengan Menteri (Pertanian) untuk dirubah (Permentan) agar petani singkong bisa mendapatkan pupuk bersubsidi,” sebut Sudin.
Dia menggaransi pada September mendatang pupuk bersubsidi untuk petani singkong sudah bisa didapatkan.
“September harus berjalan, karena Permentan diubah kita akan segera minta persetujuan Kemenkumham, baru bisa diterbitkan,” tegas dia. (W9-Wan)
