Kotabumi, Warta9.com – Sekitar 4.000 massa bakal dikerahkan Kepala Desa (Kades) se Lampung Utara (Lampura), untuk berunjuk rasa ke kantor Pemkab setempat. Tujuannya, mereka mempertanyakan kejelasan tentang pembayaran Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2017, yang masih menunggak 7 bulan.
“Hari Rabu (9/5/2018) kami akan lakukan aksi. Kami akan kerahkan 4.000 an massa,” ujar Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Sulki, bersama sejumlah koleganya saat menyambangi kantor Pemkab, Senin (7/5/2018).
Menurutnya, aksi itu dilakukan karena merupakan langkah terakhir bagi para Kades, karena tidak adanya kejelasan tentang pembayaran tunggakan tersebut. Terlebih, mereka kerap dijanjikan meskipun janji itu hanya isapan jempol belaka.
“Tunggakan ADD 2017 sebanyak 7 bulan, belum lagi ditambah tahun ini memasuki bulan kelima. Jadi kalau ditotal, tunggakan ADD itu sudah 12 bulan. Kami selalu diberikan janji tapi tak ada kejelasan,” tegasnya.
Sulki menambahkan dalam unjuk rasa nanti, selain mendatangi kantor Pemkab, mereka juga akan nglurug ke DPRD, guna mengadukan apa yang terjadi kepada para wakil rakyat. “Selain ke kantor Pemka, kami juga akan ke DPRD,” tukas Sulki.
Untuk diketahui sebelumnya, dari hasil petemuan antara puluhan Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), bersama Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Samsir didampingi Asisten Bidang Pemerintahan, Yuzar, um Rezky dan Plt Kepala DPMPD, Suwito, Kamis 12 April 2018 lalu, diketahui Pemkab akan membayar 2 bulan terlebih dahulu di awal Mei 2018 mendatang.
“Plt Bupati menitipkan pesan ke saya, insya allah bulan depan yang 2 bulan dulu tunggakan tahun 2017 dibayar, akan dibayar lagi bertahap. Alhamdulillah mereka (Kades) terima keputusan itu,” kata Samsir, kepada wartawan usai berdialog dengan para Kades.
Dijelaskan Samsir, dirinya mewakili Plt Bupati memberikan pemahaman jika Pemkab akan melunasi tunggakan ADD 2017 tersebut, namun disesuaikan dengan ketersediaan keuangan daerah. “Tapi tidak bisa menjanjikan jika dalam bulan itu lunas semua. Karena kepentingan daerah masih banyak,” terang Samsir. (Rozi/Syah)
