Tulang Bawang, Warta9.com – Beginilah potret buram pengelolaan proyek infrastruktur di Tulang Bawang (Tuba). Proyek jalan senilai Rp 8,4 miliar di Kampung Moris, Kecamatan Banjar Agung, nyaris tanpa pengawasan. Dan yang lebih mengejutkan, kelemahan fatal ini justru diakui oleh pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sendiri.
Proyek rekonstruksi sepanjang 2,3 kilometer itu dikerjakan CV Berdikari Reksa Mandiri dengan masa kerja 150 hari kalender. Dana sebesar itu bersumber langsung dari APBD 2025. Namun, pengawasan yang seharusnya menjadi benteng kualitas justru amburadul.
“Kami kekurangan tenaga pengawas. Ada sembilan titik proyek di kecamatan lain, jadi tidak bisa maksimal,” terang Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Tulang Bawang, Satria Utama, Rabu (10/09/2025).
Sejak awal, indikasi kelalaian sudah tampak. Papan informasi proyek yang wajib dipasang agar masyarakat tahu detail pekerjaan, absen dari lokasi. Meski kontraktor sudah ditegur, pekerjaan tetap jalan, seolah aturan hanya tempelan.
Lebih parah lagi, ketika ditanya seberapa rutin pengawasan dilakukan, Satria tak mampu menjawab. Alasannya klasik, jarak antar-lokasi jauh, personel sedikit. Artinya, proyek bernilai miliaran rupiah itu diduga praktis dibiarkan berjalan sendiri, tanpa kontrol ketat.
Pengakuan ini menelanjangi wajah sesungguhnya tata kelola proyek di daerah. Uang rakyat dihamburkan, kontraktor leluasa dan pengawasan longgar. Jalan bisa saja cepat hancur, kualitas diragukan, dan pada akhirnya masyarakat yang menanggung kerugian.
Di tengah minimnya infrastruktur layak, kegagalan pengawasan ini terasa seperti penghianatan. Jalan kampung yang seharusnya membuka akses dan meningkatkan kesejahteraan, justru terancam jadi proyek setengah jadi. Sementara itu, miliaran rupiah dari kantong rakyat melayang begitu saja.
Sebelumnya, isu longgarnya pengawasan mencuat usai Direktur Cabang LSM SIKK-HAM Tulang Bawang, Junaidi Arsyad menyoroti proyek jalan yang bernilai fantastis tersebut. Ia mengaku sudah tiga kali turun langsung ke lokasi proyek, namun tak pernah sekali pun melihat pengawas dari Bina Marga (BM) Dinas PUPR.
“Saya sudah tiga kali cek lokasi proyek, tapi tidak pernah menemukan satu pun pengawas dari BM DPUPR. Padahal proyek ini jelas dibiayai APBD Tulang Bawang 2025. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi,” tegas Junaidi.
Menurutnya, ketiadaan pengawas adalah persoalan serius. Proyek bernilai miliaran rupiah tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa kontrol. Pengawasan yang longgar rawan melahirkan pekerjaan asal jadi, bahkan membuka ruang penyimpangan anggaran.
Junaidi juga menyoroti hilangnya papan informasi proyek di lokasi. Baginya, papan informasi bukan sekadar formalitas, melainkan hak publik untuk tahu siapa kontraktornya, berapa nilai kontraknya, dan dari mana uangnya berasal.
“Ini uang pajak masyarakat. Mestinya transparan, jelas, terbuka. Kalau papan informasi saja disembunyikan, wajar kalau masyarakat curiga ada permainan,” tukasnya lantang. (W9-Wan)
