JAKARTA, warta9.com – Menjaga aset perkebunan negara yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan pengamanan fisik. Pendekatan sosial melalui komunikasi publik yang efektif, edukasi masyarakat, dan sinergi dengan aparat keamanan menjadi kebutuhan penting untuk menciptakan lingkungan operasional yang kondusif.
Strategi tersebut menjadi salah satu fokus PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang disosialisasikan dalam kegiatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua institusi di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Penata Kehumasan Utama TK. II Divisi Humas Polri yang hadir mewakili Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Komarudin, S.I.K., M.M., menegaskan bahwa karakteristik bisnis perkebunan memiliki tantangan tersendiri, terutama karena luasnya wilayah operasional dan keberadaan aset yang berdampingan langsung dengan masyarakat.
Menurutnya, PTPN I mengelola aset perkebunan dengan luas lebih dari 600 ribu hektare. Sebaran aset tersebut membuat pengamanan tidak mungkin hanya dilakukan melalui pendekatan fisik, melainkan harus diperkuat dengan hubungan sosial yang harmonis bersama masyarakat sekitar.
“Aset PTPN I ini kebun yang berada di tengah masyarakat. Tidak mungkin dipagar karena luasnya luar biasa. Untuk menjaga agar tetap aman, ya pagar sosial. Caranya, perusahaan harus peduli dengan lingkungan. Terlebih, ini perusahaan negara. Ada kesan kuat bahwa aset negara merupakan aset bersama sehingga terkadang muncul kesalahpahaman seolah-olah masyarakat memiliki hak untuk ikut menikmati. Padahal, tidak demikian,” ujarnya.
Ia juga menyoroti karakteristik tenaga kerja perkebunan yang didominasi pekerja lapangan dengan pola padat karya dan lokasi kerja yang tersebar. Kondisi ini membutuhkan pola manajemen dan komunikasi yang mampu membangun kesamaan pemahaman, kedisiplinan, serta integritas seluruh pekerja.
Berbeda dengan perusahaan padat karya yang aktivitasnya terkonsentrasi di satu lokasi, operasional perkebunan memiliki cakupan wilayah yang luas. Karena itu, potensi kekeliruan maupun penyimpangan harus diantisipasi melalui tata kelola yang tepat.
“Banyak perusahaan padat karya memiliki pekerja dalam jumlah besar, tetapi relatif mudah dikelola karena terkonsentrasi di satu lokasi. Berbeda dengan perkebunan yang wilayah kerjanya sangat luas dan pekerjanya tersebar. Potensi kekeliruan maupun penyimpangan tentu perlu diantisipasi. Karena itu, dibutuhkan manajemen yang tepat, luwes, manusiawi, tetapi tetap terukur,” katanya.
Dalam kegiatan yang berlangsung secara hibrida tersebut, ia mendorong jajaran komunikasi publik PTPN I agar lebih proaktif mengedukasi masyarakat. Sosialisasi diikuti pimpinan dan insan komunikasi perusahaan dari kantor pusat hingga seluruh regional PTPN I, serta para Kabid Humas Polda dan Kasi Humas Polres di wilayah yang memiliki aset perusahaan.
Menurutnya, informasi mengenai kebijakan, kinerja, program strategis, dan berbagai aktivitas positif perusahaan harus disampaikan secara terbuka, akurat, dan berbasis data.
“Bagian humas atau komunikasi publik harus proaktif mengabarkan langkah-langkah strategis perusahaan yang mengarah pada kebaikan bersama, terutama bagi masyarakat sekitar. Masyarakat dan karyawan perlu mendapatkan edukasi melalui informasi yang akurat, berbasis data, memberikan harapan, dan membangun kesadaran bersama. Humas harus terus melakukan edukasi secara masif,” tegasnya.
PKS antara PTPN I dan Mabes Polri tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) dengan PTPN III Holding. Kerja sama ini berlaku selama tiga tahun, terhitung sejak 5 Oktober 2026 hingga 5 Oktober 2029.
Ia mengingatkan agar kesepakatan di tingkat pusat dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret di daerah. Terlebih, pengelolaan informasi mengenai aset perkebunan membutuhkan ketelitian, keseragaman persepsi, dan mekanisme verifikasi yang jelas.
Berbagai persoalan di lapangan, mulai dari status lahan tertanam maupun belum tertanam, komoditas seperti tembakau, hingga potensi okupasi dan gangguan di kawasan perkebunan, membutuhkan penanganan informasi secara tepat.
Karena itu, diperlukan mekanisme deteksi, verifikasi, koordinasi, hingga respons yang cepat dan akurat agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar valid serta potensi konflik sosial dapat dicegah sejak dini.
Dalam implementasi kerja sama, Divisi Humas Polri menempatkan Kepala Bidang Humas di setiap Polda sebagai unsur penting koordinasi kewilayahan. Perannya mencakup fungsi koordinator, fasilitator, verifikator, sekaligus pelapor yang bersinergi dengan Regional Head PTPN I.
Untuk memastikan pelaksanaan PKS berjalan efektif dan seragam, Divisi Humas Polri juga mendorong penunjukan person in charge (PIC) di setiap wilayah.
Komunikasi Publik Berbasis Data
Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan PTPN I Dinnar Araffah Utang memaparkan profil perusahaan, sebaran wilayah operasional, komoditas unggulan, serta berbagai tantangan dalam pengelolaan perkebunan.
Dinnar menegaskan, komunikasi publik merupakan instrumen penting untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan nilai strategis aset negara yang dikelola PTPN I. Pemahaman publik yang baik tidak hanya mendukung reputasi perusahaan, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan operasional yang aman dan kondusif.
Dukungan Polri dalam publikasi dan edukasi masyarakat pun dinilai memiliki arti strategis, khususnya di wilayah yang menghadapi dinamika persoalan agraria dan hukum.
Gambaran tantangan komunikasi tersebut juga terlihat dari hasil pemantauan media (media monitoring) sepanjang Oktober 2026. Isu program strategis perusahaan menjadi salah satu topik yang paling banyak mendapat perhatian publik, disusul persoalan hukum, kegiatan perusahaan, serta isu lainnya, termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).
Dari sisi kanal distribusi, pemberitaan mengenai PTPN I didominasi media online dan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital menjadi salah satu arena utama pembentukan persepsi publik terhadap perusahaan. Sementara pemberitaan melalui televisi dan media cetak tetap menjadi bagian dari ekosistem informasi yang perlu diperhatikan.
Berdasarkan pemantauan sentimen, pemberitaan mengenai PTPN I lebih banyak bernada positif dan netral. Meski demikian, pemberitaan negatif tetap menjadi perhatian dan membutuhkan pengelolaan komunikasi yang cermat, responsif, serta didukung koordinasi yang baik.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan publikasi kegiatan dan pencapaian. Kemampuan mendeteksi isu, memverifikasi informasi, serta merespons persoalan secara cepat dan proporsional juga harus diperkuat.
Terlebih, derasnya arus informasi di ruang digital menuntut perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan memastikan setiap informasi memiliki dasar yang jelas sebelum disampaikan kepada publik.
“Sesuai amanat Pasal 12 PKS, sosialisasi dan implementasi kerja sama ini dilaksanakan bersama-sama, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melihat besarnya perhatian publik terhadap persoalan hukum serta cepatnya arus informasi di media online dan media sosial, kami berharap sinergi ini dapat membangun komunikasi yang konstruktif, meminimalkan disinformasi mengenai aset perusahaan, dan mendukung terciptanya iklim operasional perkebunan yang kondusif,” kata Dinnar.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran manajemen PTPN I, antara lain Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Dinnar Araffah Utang, perwakilan Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, Kepala Bagian SDM dan Sekretariat Regional 1 Desmon M.N., Kepala Bagian SDM dan Sekretariat Regional 2 Dedi Lutfi Trisnadi, Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum Regional 3 Septaka Teguh Riyadi, Kepala Bagian Sekretariat dan Umum Regional 5 Reggy Irawan Setiyobudi, perwakilan Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum Regional 7 Jhon Iwan Kurnaiawan, serta Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum Regional 8 Hamsa. (*)












