Tulang Bawang, Warta9.com – Jalan di Kampung Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang menuai sorotan tajam. Bukan semata karena perbaikan yang ditunggu warga, melainkan lantaran proyek rekonstruksi sepanjang 2,3 kilometer ini menyedot dana fantastis, yakni Rp8,4 miliar dari APBD 2025.
Dengan masa kerja proyek 150 hari kalender, proyek itu semestinya menjadi bukti nyata hadirnya pembangunan. Namun, yang mencuat ke permukaan justru kabar miring dugaan minimnya pengawasan, hingga hilangnya papan informasi proyek yang seharusnya menjadi wajah transparansi.
*Sorotan LSM
Junaidi Arsyad, Direktur Cabang LSM SIKK-HAM Tulang Bawang, angkat suara lantang. Ia mengaku sudah tiga kali turun ke lokasi, namun tak pernah sekali pun melihat pengawas dari Bina Marga (BM) Dinas PUPR.
“Saya sudah tiga kali turun ke lokasi proyek, tapi tidak pernah menemukan pengawas dari BM DPUPR. Padahal proyek ini jelas menggunakan APBD Tulang Bawang 2025,” tegas Junaidi.
Bagi Junaidi, ketiadaan pengawas bukan hal sepele. Ia menegaskan, proyek bernilai miliaran rupiah tak bisa dibiarkan berjalan tanpa kontrol ketat. Pengawasan yang longgar bisa berujung pada pekerjaan asal jadi, atau bahkan penyimpangan anggaran.
Transparansi Dipertanyakan
Lebih jauh, Junaidi juga menyoroti absennya papan informasi proyek di lokasi. Bagi masyarakat, papan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan pintu masuk untuk mengetahui siapa pelaksana pekerjaan, berapa nilai kontraknya, dan sumber pendanaan yang digunakan.
“Ini kan uang rakyat, uang pajak. Semestinya transparan, bukan malah ditutup-tutupi. Tanpa papan informasi, masyarakat wajar curiga ada yang tidak beres,” katanya.
Ketiadaan papan informasi semakin memperkuat kesan bahwa proyek ini berjalan dalam ruang gelap. Padahal, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan jelas mengamanatkan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai uang negara harus dapat diakses masyarakat.
Keresahan Publik
Di lapangan, warga Kampung Moris Jaya sejatinya menyambut baik adanya perbaikan jalan. Selama ini, akses menuju kampung mereka kerap dikeluhkan karena rusak parah. Namun, ketika mendengar nilai proyek yang begitu besar, sementara transparansi minim, kegembiraan mereka berubah menjadi tanda tanya.
“Kalau anggarannya Rp8,4 miliar, tentu kami berharap jalan ini benar-benar bagus, bukan asal-asalan. Tapi kenapa papan proyek saja tidak ada? Itu bikin ragu,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Mengapa Transparansi Penting?
Pengadaan papan informasi bukan hanya soal regulasi. Transparansi adalah instrumen untuk memastikan uang negara digunakan sebagaimana mestinya. Kendati demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi. Tanpanya, kontrol publik lumpuh, dan ruang untuk praktik-praktik menyimpang terbuka lebar.
Dalam kasus di Tulang Bawang, absennya papan informasi dan lemahnya pengawasan adalah kombinasi yang rawan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Jalan memang bisa mulus, tetapi bila dibangun dengan kualitas rendah, maka hanya akan bertahan seumur jagung. Pada akhirnya, rakyat yang kembali dirugikan.
Menantikan Sikap Tegas
Kini, bola ada di tangan Dinas PUPR Tulang Bawang. Masyarakat dan elemen sipil menunggu langkah tegas, apakah pengawasan proyek ini akan diperketat, atau justru dibiarkan berjalan tanpa kontrol.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, setiap rupiah dari uang rakyat mestinya dikelola secara transparan dan akuntabel. Proyek Rp8,4 miliar bukan angka kecil, dan publik berhak tahu bagaimana anggaran itu dipergunakan.
Jika tidak, jalan yang mulus bisa jadi hanya menutup luka lama, yakni praktik pembangunan yang jauh dari semangat transparansi dan akuntabilitas. (W9-Wan)
