BANDAR LAMPUNG, Warta9.com – Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD sepakat menghapus pungutan uang komite di SMA, SMK, dan SLB negeri mulai tahun ajaran 2025/2026. Kebijakan ini disambut positif oleh Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, yang menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar warga negara dan fondasi utama peningkatan kualitas SDM.
“Sekolah gratis di jenjang menengah harus menjadi langkah strategis yang terus dijaga keberlanjutannya,” ujar Giri, Sabtu (7/6/2025).
DPRD berkomitmen mendukung alokasi anggaran serta mengawasi pelaksanaan program agar transparan dan tepat sasaran. Giri juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskan kebijakan ini.
Sebelumnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meresmikan penghapusan uang komite bagi seluruh siswa SMA, SMK, dan SLB negeri. “Mulai sekarang tidak boleh ada pungutan komite. Semua kebutuhan sekolah akan ditanggung APBD,” tegas Gubernur saat pengarahan kepada para kepala sekolah (5/6/2025).
Gubernur Mirza juga menyoroti rendahnya capaian pendidikan Lampung, dengan hanya 20 dari 352 sekolah negeri yang meloloskan siswa ke perguruan tinggi melalui UTBK. Ia menekankan pentingnya peran guru dan kepala sekolah dalam membentuk generasi unggul.
Selain menghapus pungutan, pemerintah juga menyiapkan program peningkatan mutu, termasuk pembentukan 35 sekolah unggulan, penambahan mata pelajaran pilihan seperti bahasa Jepang, Korea, dan Arab, serta penyaluran CSR perusahaan untuk mendukung pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Thomas Amirico, memastikan seluruh biaya operasional sekolah akan ditanggung APBD. “Sekolah dilarang memungut biaya dalam bentuk apa pun. Sekitar 203 ribu siswa di 352 sekolah negeri akan menikmati manfaat langsung program ini,” ujarnya.
Thomas menambahkan, skema serupa akan dievaluasi untuk diterapkan di sekolah swasta agar kualitas pendidikan Lampung meningkat merata.