Metro, Warta9.com – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama para kepala daerah se-Provinsi Lampung, menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kajari) di Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai, Kota Metro, Kamis (14/8/2025).
Langkah ini diambil untuk memperkuat kolaborasi pemerintah daerah dengan kejaksaan dalam pengelolaan keuangan desa. Melalui sinergi tersebut, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan lebih akuntabel, tepat sasaran, sekaligus berkelanjutan.
Hadir dalam kegiatan ini Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Yandri Susanto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, jajaran Forkopimda Provinsi, serta seluruh bupati/wali kota dan Kajari se-Lampung. Bupati Egi sendiri didampingi Kajari Lampung Selatan Suci Wijayanti, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Kepala Bagian Hukum.
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat menekankan bahwa desa merupakan garda terdepan pembangunan nasional. Sejak 2014, pemerintah telah menggelontorkan Rp1 miliar untuk setiap desa, namun dalam perjalanannya masih ditemui hambatan, baik teknis maupun keraguan kepala desa dalam memanfaatkan anggaran.
“Program Jaga Desa ini harus dipandang sebagai peluang, bukan hambatan. Dengan adanya pendampingan, kepala desa justru bisa lebih percaya diri membangun,” tegas Gubernur.
Selain itu, ia juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memantau transparansi penggunaan dana desa.
Sementara itu, Menteri Desa Yandri Susanto memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas inisiasi program tersebut. Ia menyebut, total dana desa nasional tahun ini mencapai Rp71 triliun, dengan Lampung mendapatkan alokasi Rp2,3 triliun. Dana itu diprioritaskan bagi ketahanan pangan, penurunan stunting, pengembangan SDM, hingga program strategis lainnya.
“Kepala desa perlu pendampingan agar setiap rupiah yang digelontorkan tepat sasaran. Jika lebih dari 2.000 desa di Lampung berhasil kita bangun kesejahteraannya, maka Lampung pasti akan maju,” ungkap Yandri. (*)
