BANDAR LAMPUNG, Warta9.com — Komisi II DPRD Provinsi Lampung menegaskan pentingnya pemerataan program pembangunan ekonomi rakyat di seluruh daerah, bukan hanya terfokus di wilayah yang sudah berkembang.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja yang digelar di ruang Komisi II DPRD Lampung, Rabu (9/7/2025).
Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024, tingkat serapan program, serta rencana tindak lanjut untuk tahun anggaran berikutnya.
Adapun lima OPD yang hadir antara lain Biro Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura.
Serapan Anggaran Cukup Baik, Tapi Pemerataan Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Anggota Komisi II DPRD Lampung dari Fraksi Gerindra, Mikdar Ilyas, menyebut bahwa secara umum kinerja dan serapan anggaran OPD berjalan baik dan sesuai target.
“Tidak ada kendala besar yang disampaikan. Rata-rata pelaksanaan program di OPD mitra kerja sudah sesuai rencana,” ujar Mikdar.
Namun demikian, ia menekankan agar capaian itu tidak membuat OPD puas diri. DPRD, kata dia, masih menemukan ketimpangan distribusi program bantuan di lapangan.
“Kami berharap program yang dijalankan OPD bisa lebih merata ke seluruh dapil, bukan hanya di daerah yang sudah sering tersentuh,” tegasnya.
Bantuan Pertanian dan Perikanan Jadi Harapan Warga Daerah Tertinggal
Dalam rapat tersebut, Komisi II juga menyoroti kebutuhan masyarakat terhadap program-program riil di sektor ekonomi rakyat, terutama pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Mikdar mencontohkan, permintaan alat mesin pertanian, bantuan bibit tanaman, hingga benih ikan masih sangat tinggi, terutama di daerah dengan tingkat ekonomi lemah.
“Ini kebutuhan dasar masyarakat. Kalau bantuan seperti ini tidak merata, yang di bawah akan terus tertinggal,” ujarnya.
Karena itu, Komisi II mendorong OPD lebih aktif berkoordinasi dengan kementerian terkait agar Lampung mendapatkan alokasi program yang lebih besar dan tepat sasaran.
“Kami minta OPD jangan pasif. Harus jemput bola ke kementerian supaya Lampung dapat perhatian lebih, terutama daerah-daerah yang belum tersentuh,” tambah Mikdar.
Legislatif dan Eksekutif Harus Bergerak Bersama
Menutup pembahasan, Mikdar menegaskan bahwa sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi menjadi kunci agar program-program pembangunan ekonomi benar-benar terasa manfaatnya bagi rakyat.
“Yang kita inginkan sederhana: setiap rupiah anggaran harus sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau itu tercapai, baru kita bisa bilang pembangunan berhasil,” pungkasnya. (*)
