Kotabumi, Warta9.com – Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SPAM dan SPAL di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkab Lampung Utara, disinyalir tidak memahami juknas juknis pelaksanaan pembangunan yang saat ini tengah berjalan. Bahkan, Kriteria warga yang berhak mendapatkan bantuan tersebut juga terkesan tidak mengerti.
Kejanggalan muncul ketika awak media melakukan konfirmasi terhadap Suhardi, selaku PPTK sekaligus Kasi Pengembangan SPAM Dinas PUPR Lampura mengenai program SPALD-T berupa MCK di Desa Wonomerto yang diduga tidak tepat sasaran dan pengerjaan dilakukan penerima bantuan.
“Jika masalah rumah yang baru dibangun mendapatkan bantuan itu, saya bingung mau jawab gimana. Sebab pelaksana dilapangan itu KSM. Coba tanya sama KSM saja,” Kata Suhardi PPTK Program SPAM dan SPAL yang tampak bingung menjawab pertanyaan awak media, Kamis (29/9/2022).
Disentil mengenai lebar dan panjang bangunan MCK hingga jumlah anggaran per unit, Suhardi pun mengaku lupa dan beralasan tak memegang RAB. “Panjang dan Luas Bangunan MCK dan Anggaran perunit saya juga kurang tahu persis. Ingin menjawab takut nanti salah,” cetusnya sembari mengatakan coba temuin aja KSM Desa Wonomerto.
Suhardi juga meminta kepada awak media untuk tidak memberitakan hal-hal yang buruk mengenai program tersebut agar kedepan Lampung Utara bisa mendapatkan program itu kembali. “Tolong lah jangan beritain yang buruk- buruk. Kita ingin membuat Lampura maju. Tugas saya membuat program ini berjalan dengan baik dan lancar,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) berupa Mandi Cuci Kakus (MCK) yang diperuntukan bagi masyarakat Desa Wonomerto, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara masih menggunakan MCK darurat atau tidak tepat sasaran.
Berdasarkan pantauan dilapangan, Kamis (22/9/2022) sekitar pukul 13.30 Wib, program itu dinilai tidak tepat sasaran lantaran ditemukan adanya rumah baru dibangun dan belum dihuni mendapatkan bantuan tersebut.
Salah satu warga dusun Wonokitri ll, Rumiati membenarkan hal tersebut. Tetapi yang membuat bingung rumah itu mendapatkan bantuan SPALD-T berupa MCK.
“Aneh saja, kok rumah baru dibangun dan belum selesai dapat bantuan MCK. Padahal belum dihuni pemiliknya. Kenapa tidak diberi aja ke warga lain,” kata dia.
Sementara, Rustanto warga penerima Program SPALD-T berupa MCK menyampaikan, dirinya terpaksa melanjutkan pembangunan MCK dibantu dengan rekannya, dikarenakan tukang yang mengerjakan berhenti tanpa alasan.
“Baru tiga tukang kerja bangun MCK ini, udah berhenti tanpa alasan yang jelas. Akhirnya, saya dibantu dengan kawan melanjutkannya. Padahal tukang pasti dibayar, ini malah kerjaan tidak dilanjutkan,” kata Rustanto.
Dijelaskan, Program SPALD-T berupa MCK seakan seakan tidak ada tim khusus yang melakukan pemantauan atau pengawasan. Sehingga pengerjaannya tidak bisa diselesaikan dengan baik.
Bahkan sampai saat ini, jumlah anggaran pun warga tidak mengetahui secara rinci. Hanya saja diberikan material berupa, bata 1000 keping, batu untuk pondasi, semen 5 sak, kayu kasau 1 ikat dan hasbes 6 lembar.
“Seharusnya, kami dikasih tahu berapa anggarannya padahal kami penerima bantuan itu. Disini kami hanya dikasih material dan dikerjakan tukang, tapi tukangnya malah berhenti,” ungkapnya.
Sisi lain, Kades Wonomerto Waskito mengatakan, desanya mendapatkan bantuan SPLD-T berupa MCK untuk 50 rumah dengan anggaran berkisar Rp430 juta. Per-unit MCK itu menelan anggaran sekitar Rp8,5 juta.
Ketika ditanya mengenai adanya rumah baru dibangun dan belum dihuni bisa mendapatkan bantuan, Waskito mengatakan, bisa mendapatkan bantuan MCK itu. Soalnya yang mengajukan itu dari tingkat dusun, RT dan baru didata.
Untuk luas ukuran pembangunan MCK, Waskito menegaskan tidak mengetahui berapa luas ukuran. “Nanti saya coba koordinasi sama KSM nya,” tandasnya. (Rozi/Lam)
