Inspektur Kabupaten Tulang Bawang, Dr. Pahada Hidayat. (Poto: Dirwanto/warta9.com)
Tulang Bawang, Warta9.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan BPKP Lampung akan melakukan audit realisasi anggaran pengadaan bantuan sosial COVID-19 berlogo BMW Rp4,050 miliar. Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialihkan untuk penanganan COVID-19 melalui Dinas Sosial, diduga digelembungkan hingga Rp750 juta lebih.
Dugaan markup bantuan sosial (Bansos) sembako dan beras ini disalurkan kepada 27 ribu penerima (masyarakat) terdampak Covid-19 di Kabupaten Tulang Bawang melalui PT. Mubarokah Jaya Makmur (MJM) dan Gabungan Kelompok Tani Rawajitu Selatan.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Dr. Pahada Hidayat memastikan akan melakukan audit dalam waktu cepat terkait aliran dana pengadaan bantuan sosial Covid-19 berlogo BMW berupa sembako dan beras yang menghabiskan dana hingga Rp 4 miliar lebih itu.
Pahada menguraikan dalam audit itu, pihaknya akan meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung. Dimana BPKP, kata dia, ikut menjadi bagian dalam mengawasi keuangan negara yang dialokasikan sebagai dana kemanusian selama pandemi virus Corona.
Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah, audit anggaran paket sembako itu dilakukan guna Back Up data keperluan penengak hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang dalam penanganan indikasi markup satuan harga pengadaan 135 ton beras dan sembako jenis susu, minyak goreng kemasan 900 ml, sabun mandi merek GIV, gula pasir 1 kg, dan terigu mila 1 bungkus.
“Kita akan lakukan audit dalam waktu cepat dengan meminta batuan BPKP. Audit akan di mulai dari Dinsos, perusaan penyedia barang hingga Ketua Gapoktan RJS Hairul Anom. Secepatnya, karena tim audit Inspektorat APIP sudah siap tidak dibentuk lagi,” kata Pahada, Rabu (8/7/2020). (W9-Wan)
Baca Juga: https://warta9.com/lsm-galang-dorong-kejaksaan-ungkap-dugaan-mark-up-bansos-berlogo-bmw/
