BANDAR LAMPUNG, Warta9.com – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mendesak pemerintah mengambil langkah profesional dan terstruktur dalam menanggapi persoalan ekspor-impor singkong yang belakangan meresahkan petani lokal.
Menurut Mikdar, masalah ini tidak hanya menyangkut kesejahteraan petani, tetapi juga stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi nasional dan kebijakan daerah yang berpihak pada pelaku usaha dan petani dalam negeri.
“Persoalan ini menyangkut hajat hidup petani dan stabilitas ekonomi daerah. Maka tidak bisa dianggap sepele,” ujar Mikdar, Senin (30/6/2025).
Politikus ini mendorong penyusunan regulasi komprehensif, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk Undang-Undang, Perda, hingga Pergub yang mengatur tata niaga singkong secara adil.
Dalam waktu dekat, DPR RI dijadwalkan menggelar kunjungan kerja ke Lampung untuk menindaklanjuti persoalan ini. Mikdar berharap kunjungan tersebut menghasilkan rekomendasi konkret untuk melindungi petani.
Salah satu sorotan utama adalah tingginya impor tepung tapioka dari luar negeri, yang menurut Mikdar menekan daya serap hasil panen lokal dan melemahkan industri dalam negeri.
“Jika impor ini membuat petani rugi dan pengusaha lokal kehilangan pasar, maka perlu dihentikan sementara. Kita harus beri ruang agar industri lokal mampu menyerap hasil panen petani,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Lampung akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal isu tata niaga singkong secara menyeluruh. Badan Legislasi DPRD juga dijadwalkan turun langsung ke lapangan pekan ini untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memverifikasi kondisi riil.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu menstabilkan harga singkong sekaligus memberi perlindungan nyata bagi petani dan pelaku industri lokal Lampung, salah satu sentra produksi singkong terbesar di Indonesia.
