BANDAR LAMPUNG, Warta9.com – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Demokrat, M. Junaidi, menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan sekolah-sekolah swasta di tengah dinamika kebijakan pendidikan yang semakin kompleks dan membebani.
Hal itu disampaikan Junaidi saat menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SMA-SMK Swasta Kota Bandar Lampung, Senin (7/7/2025).
“Saya sendiri dari dulu sekolah di swasta, dari SMP sampai SMA. Jadi saya tahu persis bagaimana perjuangan di sekolah swasta,” ujarnya.
“Saya tidak ingin sekolah-sekolah swasta ini sampai gulung tikar.”
Zonasi dan Afirmasi Dianggap Membingungkan, Sekolah Swasta Kian Tertekan
Junaidi menyoroti perubahan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang kini tidak lagi berbasis nilai seperti era NEM dahulu, melainkan sistem zonasi dan jalur afirmasi. Menurutnya, kebijakan itu justru membuat sekolah swasta kesulitan menjaring siswa baru.
“Kalau dulu tidak lolos di negeri, otomatis masuk swasta. Sekarang, sistemnya seperti diatur langit saja. Kita juga bingung,” kata Junaidi dengan nada kritis.
Meski begitu, ia menilai masih ada sekolah swasta yang bisa bertahan karena faktor kepercayaan masyarakat, seperti Sekolah IT Raihan yang tetap diminati.
“Artinya, ada yang perlu kita benahi dari sisi metode belajar dan promosi sekolah swasta. Bisa jadi bukan sistemnya saja, tapi cara kita mengelola,” ujarnya.
Dukung Pendidikan Gratis, Tapi Jangan Lupakan Nasib Guru Swasta
Politisi Demokrat ini menyambut baik kebijakan pendidikan gratis, namun mengingatkan agar kebijakan itu tidak mengorbankan sekolah swasta.
“Saya senang kalau SMA gratis. Tapi bagaimana dengan guru dan karyawan di sekolah swasta? Mereka juga butuh hidup,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan antara guru honorer dan guru PNS di sekolah negeri. Menurutnya, banyak sekolah negeri kekurangan guru bidang studi, tetapi tidak merekrut lulusan baru sebagai honorer. Di sisi lain, banyak guru swasta kehilangan pekerjaan karena sekolahnya tutup.
“Ini perlu disinkronkan dengan Dinas Pendidikan. Kalau sekolah swasta tutup karena tak sanggup menanggung beban operasional, harus ada jalan keluarnya,” ujarnya.
Masalah Ijazah Tertahan, Sekolah dan Siswa Sama-Sama Terjepit
Terkait keluhan siswa yang belum bisa mengambil ijazah karena tunggakan biaya, Junaidi menyebut persoalan itu bukan hanya terjadi di sekolah swasta.
“Bahkan di negeri pun masih banyak siswa belum bisa ambil ijazah karena belum lunas. Aturannya memang melarang menahan ijazah, tapi sekolah juga butuh biaya operasional. Ini dilema,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya menemukan titik temu, agar hak siswa terpenuhi tanpa mengorbankan keberlangsungan sekolah.
Dorong Dukungan untuk Sekolah Swasta Masuk RPJMD
Menutup pernyataannya, Junaidi mendorong agar persoalan pendidikan swasta tidak diabaikan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung.
“Mumpung RPJMD sedang dibahas, harus dipastikan ada keberpihakan pada sekolah swasta. Jangan sampai mereka berjuang sendiri,” tandasnya. (*)