Oleh: Resi Is Junanda
KOTA pelajar ini kembali mencatat ironi dalam catatan hukum nasional. Lima pemuda ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Banguntapan, Kabupaten Bantul, bukan karena menjual narkoba, mencuri motor, atau merampok toko. Mereka diringkus karena “merugikan bandar judi online.”
Ya, bandar. Bukan negara. Bukan rakyat. Bukan institusi resmi. Bandar judi.
Para pemuda itu bukanlah bandar, bukan pemilik situs judi, bahkan bukan penipu masyarakat. Mereka hanyalah orang-orang yang memanfaatkan celah sistem judi online yang memang ilegal sejak awal. Celah yang memungkinkan mereka menang –bukan karena keberuntungan, tapi karena strategi.
“Menang Tapi Salah”
Menurut keterangan dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, kelima tersangka menyewa rumah kontrakan dan menyusun sistem untuk membuat puluhan akun judi online baru setiap hari. Mereka memanfaatkan promosi khusus untuk pemain baru –seperti cashback, bonus saldo awal, dan algoritma kemenangan tinggi untuk meraup keuntungan.
Modus mereka terlihat teknis dan terorganisir. Dalam rumah itu, mereka membagi peran: ada yang bertugas membuat akun, ada yang bermain, ada pula yang menarik dana ke rekening bayangan. Seolah bekerja layaknya perusahaan digital bawah tanah.
Setiap pemain digaji jutaan rupiah per minggu, dan omzetnya mencapai puluhan juta. Tapi bukan dari mencuri, bukan pula dari menjual narkoba. Mereka hanya menggunakan sistem yang dibuat oleh bandar dan mengalahkannya.
Inilah yang jadi soal. Dalam negara hukum, siapa yang harus dihukum ketika seseorang mengalahkan sistem ilegal?
Publik: “Yang Lapor Siapa?”
Kabar penangkapan ini cepat menyebar. Tak lama setelah Polda DIY merilis pengungkapan kasus ini, media sosial ramai mempertanyakan: siapa yang melapor?
Penyanyi asal Yogyakarta, Kunto Aji, bahkan menuliskan protes tersirat melalui akun Threads-nya:
“Yang dirugiin bandar ya? Yang lapor siapa?”
Komentar itu langsung viral, mewakili suara banyak orang yang heran –bagaimana mungkin negara berpihak pada sistem judi online? Jika judi online adalah kejahatan, mengapa penegak hukum bertindak seolah-olah melindungi kepentingan bandarnya?
Di sisi lain, hingga hari ini, tak satu pun bandar atau penyedia situs judi dalam kasus tersebut yang ditangkap.
Celaka Bernama Sistem
Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, lebih dari 2,1 juta situs judi online diblokir sepanjang tahun 2023. Tapi itu seperti mengguyur api dengan bensin. Judi online berkembang lebih cepat daripada upaya penindasannya. Situs bisa berpindah server, mengganti domain, dan beroperasi kembali dalam hitungan jam.
Masalahnya bukan sekadar server atau sinyal. Masalahnya adalah ekosistem –dan selama ada pasar, selama ada korban, selama ada jaringan bisnis besar di belakangnya, judi online akan terus hidup.
Ironi terbesar dalam kasus ini adalah: mereka yang tertangkap bukanlah pencipta sistem, tapi pengakalnya.
Dimensi Lain: Judi dan Ketimpangan
Jika menyelami lebih dalam, fenomena seperti ini tak bisa dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi anak muda. Banyak yang kehilangan pekerjaan, sulit cari nafkah, atau tergoda oleh “cuan cepat” yang dijanjikan layar ponsel.
Bahkan, banyak admin situs judi online di Asia Tenggara dipekerjakan secara paksa. Laporan dari sejumlah NGO menyebut, ribuan WNI jadi korban perdagangan manusia digital –diangkut ke Kamboja atau Myanmar, lalu dipaksa mengoperasikan situs judi dengan ancaman kekerasan.
Artinya, judi online bukan sekadar “main dan kalah.” Ia sudah menjelma industri gelap yang kompleks, menyedot manusia dari segala sisi: pemain, pelaku, hingga korban.
Lima pemuda di Yogyakarta itu bisa saja salah secara hukum. Tapi tidak sedikit yang melihat mereka sebagai korban dari sistem yang lebih jahat dan lebih besar.
Ketika Hukum Menunduk ke Atas
Reaksi publik yang keras terhadap kasus ini bukan tanpa alasan. Sebab selama ini, penegakan hukum terhadap judi online terkesan tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Dari ribuan kasus yang diungkap, mayoritas adalah pemain kecil atau operator level bawah. Tak banyak bandar besar yang berhasil dibekuk. Padahal, jika negara serius, seharusnya pemberantasan dimulai dari para pelaku inti yang menciptakan platformnya, bukan para pengguna akhir.
Kalau sistemnya ilegal, mengapa bandarnya tidak dilacak? Jika situsnya merugikan masyarakat, mengapa yang ditangkap justru yang “mengalahkan” situs tersebut?
Potret Keganjilan yang Diabadikan
Lima pemuda itu kini masuk berita. Wajah mereka terpampang, diborgol, berdiri di depan logo Polda DIY. Tapi tak satu pun foto menunjukkan siapa pemilik situs yang mereka kalahkan. Tak ada foto bandar. Tak ada sidang pemilik jaringan. Tak ada penyitaan server.
Yang ada hanyalah: rakyat kecil yang cerdas, tapi kalah oleh sistem yang dibiarkan.
Siapa Sebenarnya yang Bersalah?
Kisah ini bukan tentang membenarkan tindakan lima pemuda itu. Mereka memang melanggar hukum. Tapi kalau hukum hanya turun tangan saat bandar merasa rugi, maka publik pantas bertanya: hukum ini milik siapa?
Yogyakarta bukan cuma kota pelajar. Ia juga kota yang sering jadi cermin Indonesia: tempat ironi dan harapan berjalan berdampingan.
Dan kasus ini, adalah salah satu cermin paling jernih yang pernah kita lihat akhir-akhir ini.