BANDAR LAMPUNG — Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Gerindra, Fauzi Heri, menyoroti perusahaan-perusahaan besar yang masih menunggak pajak daerah, termasuk anak usaha PT Sugar Group Companies (SGC).
Fauzi menekankan tidak boleh ada privilese bagi korporasi besar dalam penegakan aturan pajak.
“Jangan tajam ke usaha kecil tapi tumpul ke korporasi besar. Ini soal keadilan fiskal,” ujar Fauzi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, dan tiga LSM, Rabu (9/7/2025).
Dugaan Tunggakan Pajak SGC
Dalam rapat itu, mencuat dugaan tunggakan Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan pajak alat berat oleh empat anak usaha SGC, yaitu:
PT Gula Putih Mataram
PT Sweet Indo Lampung
PT Indo Lampung Perkasa
PT Indo Lampung Distillery
Fauzi menilai minimnya kontribusi fiskal SGC adalah pengabaian tanggung jawab hukum dan etika bermitra dengan daerah.
“Mereka menikmati sumber daya alam Lampung, tapi kontribusinya hampir nol. Jangan sampai kita cuma kebagian limbahnya, bukan manfaatnya,” tegas Fauzi.
Data Bapenda Lampung menunjukkan terdapat 303 kendaraan dan 287 alat berat milik grup SGC yang belum tercatat dalam sistem pajak, sementara pembayaran PAP masih sangat minim dan belum diverifikasi secara akurat.
Solusi dan Tindakan Tegas DPRD
Fauzi menegaskan Bapenda dan OPD teknis harus berani menghadapi tekanan korporasi besar.
“Kalau perlu, segel asetnya. Bila ada pelanggaran, tempuh jalur hukum, termasuk perdata,” ujar Fauzi.
Menurutnya, akar masalah adalah lemahnya validasi dan integrasi data perpajakan. Banyak aset besar yang belum masuk sistem, dan pemanfaatan air permukaan belum terverifikasi, sehingga potensi pajak hilang tanpa jejak.
Fauzi juga menyoroti tarif dasar pajak yang belum diperbarui sesuai nilai ekonomi aktual, sehingga jauh di bawah aktivitas ekonomi nyata.
“Perusahaan besar bisa bebas menunda kewajiban pajak tanpa sanksi. Ini preseden buruk dan menurunkan moral pelaku usaha lain,” jelasnya.
Teknologi dan Reformasi Tata Kelola Pajak
Sebagai solusi, Fauzi mengusulkan sistem monitoring berbasis teknologi, seperti penggunaan Internet of Things (IoT) untuk pengukuran air secara digital dan real-time, terhubung ke dashboard terpadu untuk pengawasan transparan.
Ia juga mendorong reformasi tata kelola pajak daerah berbasis sektor dan pembentukan tim pengawasan lintas instansi, termasuk integrasi antara Bapenda, Dinas PSDA, Perhubungan, dan lembaga terkait.
“Lampung harus berdaulat atas sumber dayanya. Kita butuh transparansi, akuntabilitas, dan keberanian politik untuk menghadapi korporasi besar,” tegas Fauzi. (*)
