Lumajang, Warta9.com – Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Lumajang, Susianto, SH membuka Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Desa tahun 2018, di Gedung Sudjono Kabupaten Lumajang, Senin (3/12/2018) pagi.
Dalam sambutannya, Susianto menyampaikan, kepala desa harus segera melakukan penjaringan dan penyaringan atau mengisi perangkat desa yang kosong, agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan maksimal.
“Manfaatkan pendamping desa, karena tidak semua Kabupaten di Jawa Timur memiliki pendamping yang berfungsi sebagai konsultan dari pemerintah desa. Tahun depan tepatnya bulan Nopember kita akan melakukan pemilihan kepala desa serentak di 158 desa,” ujarnya.
“Mulai bulan Januari pelayanan pembuatan KTP sudah bisa di kecamatan, dan alatnya sudah di sediakan oleh Pemerintah Kabupaten,” tambahnya.
Lebih jauh, dijelaskan, bahwa Kepala desa juga harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dimanfaatkan dengan baik.
“Tugas kepala desa harus dapat dilaksanakan dengan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua panitia, Dadang Prasetya, S.STP melaporkan, rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Desa tahun 2018 dilaksanakan duq kali dalam satu tahunnya. Rapat kali ini merupakan yang ke-2 sekaligus yang terakhir di tahun 2018.
Diungkapkan, rakor itu, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalis aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat, meningkatkan sinergitas program dan kegiatan, antara pemerintah kabupaten dan desa.
“Peserta rakor kali ini, berjumlah 813 orang, meliputi Camat, Kepala Desa dan perangkat desa se-Kabupaten Lumajang,” pungkasnya. (W9-Kar)
