Menggala, Warta9.com – Pembagian pusat dan daerah dalam pelayanan publik kepada masyarakat, fungsi pemerintah sebagai cara mewujudkan keberagaman, otonomi daerah bentuk tujuan makin banyak demokrasi masyarakat dan tidak mungkin ada dalam masyarakat yang miskin dan terbelakang.
Jadi jika mengiginkan demokrasi kesejahteraan masyarakat harus melawan kaum kapitalisme, orang sejahtera tanpa kesejahteraan tidak ada harga, demokrasi itu kebebasan dan kemandirian untuk berpartisifasi, karena dengan adanya demokrasi akan membuat semakin banyak orang berpartisifasi didalam pemerintahan.
Kepastian ini dikatakan Prof. Bagir Manan, MCL mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) 201-2018 dan juga mantan Ketua Dewan Pers priode 2010-2013 dan 2013-2016 mengatakan, tidak akan melahirkan pemimpin baik dan ada pula fungsi manajemen subtansi, berbagai funsi pemerintah belum sesuatu tradisi hendak pemahaman fungsi dalam penataan.
Selain itu, pemimpin begitu berkuasa bukan harus dilayani akan tetapi harus melanyani masyarakat, unsur pengelolaan yang baik, pemimpin yang jadi yang dijadikan, peminpin lokal itu, politisi yang muncup mekar.
“Sisi lain, kaum intlektual itu, dalam bentuk ilmu pengetahuan, interigas selalu berkerja yang baik, sebagai pemimpin publik, karena hasil kepentingan publik mewujudkan kesehjateraan umum, apa saja esisensi, ketaatan pada hukum, di permukaaan hukum,” jelas Bagir saat memberikan sambutan Deklarasi Kreteria Pemimpin Ideal dan Amanah jaminan kesehjateraan serta kenyamanan bagi masyarakat Lampung di Gedung Musyawarah Mufakat (GMM) Jalan Cendana Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Rabu (28/03/2018).
Bahkan menurut Bagir, misalnya peraturan daerah tentang hukum, bahkan pemberian fasilitas, peran demokrasi sangat penting, tapi di perbolehkan menggunkan segala cara haria mebuat seni keadilan.
Bukan hanya itu, pejabat tidak boleh mementingkan diri sendiri, harus mempunyai saran tata kelola, pejabat publik harus selalu bertanggung jawab kepada publik segala keputusan dan terbuka untuk dinilai, setiap keputusan ada alasan yang cukup dan kejujuran serta memiliki makna kejujuran, faktor lain.
“Jika terjadinya krisis kepemimpinan, ketika kehilangan prinsip, tidak lagi kehormatan, jabatan itu dipandang hak-hak istimewa keuntungan, berbeda dengan negara maju, adalah bentuk proses kemiskinan untuk memajukan proses kemiskinan,” ucap Bagir. (W9-Wan)
