Bandarlampung, Warta9.com – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, turun langsung menemui ratusan massa petani singkong dan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang masuk Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (5/5/2025).
Aksi tersebut diikuti oleh ratusan petani singkong dan mahasiswa yang menuntut intervensi pemerintah terkait harga singkong yang dinilai tidak sesuai dengan biaya produksi.
Gubernur Mirza didampingi Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, Pansus Singkong DPRD Lampung Mihdar Ilyas dan sejumlah pejabat mengajak perwakilan pendemo untuk berdialog secara langsung guna mencari solusi terbaik terkait harga singkong. Namun, ajakan tersebut sempat ditolak oleh massa aksi yang bersikeras agar tuntutan mereka dipenuhi secara langsung tanpa dialog di dalam ruangan.
“Saya siap mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi penyelesaian harus dilakukan dengan cara yang baik dan tertib,” ujar Gubernur Mirza saat menemui pendemo.
Situasi memanas saat sejumlah massa aksi melempar batu dan benda lainnya ke arah aparat. Kepolisian yang berjaga terpaksa membentuk barikade untuk mencegah kerusuhan meluas dan menjaga ketertiban.
Meski sempat menolak, sebagian perwakilan pengunjuk rasa akhirnya bersedia melakukan dialog dengan Gubernur di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung. Pemerintah Provinsi mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terpancing provokasi dan tetap menjaga situasi yang kondusif.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa dirinya sejak awal telah berjuang keras membela kepentingan petani. “Saya setengah mati memperjuangkan petani. Jangan bilang saya tidak bisa membela rakyat,” tegasnya.
Dia menyampaikan telah mengupayakan tambahan kuota serapan gabah oleh Bulog agar hasil panen petani tidak terbuang sia-sia.
“Awalnya hanya 20 persen, saya minta tambahan agar 100 ribu hektare lahan dan 40 ribu petani bisa diserap hasilnya, apalagi saat pengusaha tidak mau beli dengan harga Rp6.500/kg,” katanya.
Ia juga menyoroti program pemutihan tunggakan untuk 2 juta warga termasuk petani, meskipun kewenangan tersebut sebagian besar sudah berada di tangan pemerintah pusat. “Jangan bilang saya tidak dukung petani singkong. Keluarga saya juga terdampak. Saya sangat memahami,” ujar Mirza.
Gubernur menyayangkan sikap sebagian pendemo yang menolak dialog yang telah disiapkan secara terbuka. “Kenapa hari ini tidak mau diajak diskusi? Padahal ini bukan pertama kali kita buka ruang dialog,” katanya.
“Harga itu harus dibentuk dengan keikhlasan kedua belah pihak. Kalau tidak, itu dzalim. Pemerintah tidak memaksakan harga, tapi kita cari titik adil yang baik untuk semua pihak, dengan melihat kondisi nasional dan internasional,” tegas Mirza.
Pertemuan antara petani dengan Gubernur Lampung dan Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung masih berjalan alot. Belum ada titik temu, masih terjadi dialog. (W9-jm)
