Kalianda warta9.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi di tengah tren kenaikan harga pangan nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual, Senin (20/4/2026).
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menjadi forum rutin pemerintah pusat dan daerah untuk memantau pergerakan harga sekaligus merumuskan strategi pengendalian inflasi.
Dalam pemaparan nasional, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua April menunjukkan tren kenaikan di sejumlah wilayah.
Secara nasional, sebanyak 15 provinsi mengalami kenaikan IPH hingga 3,81. Lonjakan ini dipicu oleh naiknya harga komoditas pangan utama, terutama bawang merah yang melonjak hingga 4,85 persen dan melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) Rp41.500.
Selain itu, minyak goreng juga naik 1,21 persen dan terjadi di lebih dari separuh wilayah Indonesia, yakni sekitar 207 kabupaten/kota. Kenaikan juga tercatat pada gula pasir sebesar 1,31 persen yang berada di atas HAP Rp17.500.
Sementara itu, meski mengalami penurunan, sejumlah komoditas tetap berada di atas harga acuan. Cabai rawit masih bertahan di atas Rp57.000, diikuti cabai merah dan telur ayam ras yang turun tipis namun tetap di kisaran Rp30.000. Daging ayam ras juga turun 2,10 persen, tetapi masih berada di atas Rp40.000.
Komoditas lain seperti beras, bawang putih, dan daging sapi juga masih menjadi perhatian utama dalam pengendalian inflasi nasional.
Merespons kondisi tersebut, TPID Lampung Selatan mengintensifkan langkah stabilisasi harga di tingkat daerah. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM).
Program ini rutin digelar setiap Kamis pukul 08.00 WIB di Lapangan Korpri, Kalianda, dengan menghadirkan bahan pangan pokok berharga lebih terjangkau bagi masyarakat.
Selain menjaga keterjangkauan harga, GPM juga berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan tetap stabil di tengah potensi gejolak harga.
Langkah ini diharapkan mampu menekan laju inflasi daerah sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga pangan yang masih berlangsung. (*)