Kotabumi, Warta9.com — Upaya meningkatkan mutu pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus digencarkan. BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi bersama Tim Monitoring dan Evaluasi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) melakukan koordinasi intensif guna memastikan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas, klinik, dan praktik dokter mandiri dapat memberikan pelayanan yang optimal.
Skema Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) sendiri merupakan pendekatan pembayaran berbasis indikator layanan kesehatan di tingkat FKTP. Melalui skema ini, fasilitas kesehatan akan dinilai berdasarkan capaian indikator tertentu, yang berimplikasi langsung pada besaran dana kapitasi yang diterima.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi, Wahyu Santoso, menegaskan bahwa program KBK menjadi instrumen penting untuk mendorong kualitas layanan kesehatan serta efektivitas pelaksanaan JKN secara menyeluruh.
“Pertemuan ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dengan mengacu pada capaian indikator KBK. Kami ingin memastikan bahwa dana kapitasi dimanfaatkan secara optimal dan mampu mendorong FKTP memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Wahyu.
Senada dengan itu, Alfadjri Salman, Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan, menyampaikan bahwa KBK merupakan bentuk dorongan konkret agar FKTP meningkatkan mutu layanannya.
“FKTP yang mampu memenuhi indikator akan mendapatkan insentif berupa kapitasi yang lebih besar. Sebaliknya, fasilitas yang belum memenuhi standar akan terus kami evaluasi dan bina,” katanya.
Tiga indikator utama yang menjadi acuan dalam sistem KBK antara lain adalah Angka Kontak, Rasio Rujukan Non-Spesialistik (RRNS), dan Rasio Peserta Prolanis Terkendali (RPPT). Capaian maksimal dari ketiga komponen ini menjadi syarat agar FKTP bisa mendapatkan nilai KBK 100 persen.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Lampung Utara, Ulia, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pembinaan terhadap FKTP, khususnya puskesmas, agar mampu mencapai target indikator KBK.
“Kami telah menyusun langkah-langkah pembinaan agar Puskesmas dapat memenuhi seluruh indikator KBK. Berdasarkan data yang ada, masih banyak FKTP yang belum mengklaim kegiatan prolanis mereka. Ini menjadi perhatian kami dan akan kami tindak lanjuti, termasuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, dr. Maya, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendampingi puskesmas dalam meningkatkan mutu pelayanan.
“Hasil monitoring ini akan kami jadikan dasar untuk perbaikan layanan ke depan. Kami berkomitmen melakukan pembinaan secara berkelanjutan dan memberikan dukungan yang diperlukan agar setiap puskesmas dapat berfungsi secara maksimal,” jelas dr. Maya.
BPJS Kesehatan juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan FKTP sebagai layanan kesehatan pertama sebelum menuju rumah sakit. Hal ini sejalan dengan sistem rujukan berjenjang yang menjadi dasar pelaksanaan JKN.
“Kami mendorong peserta JKN agar memanfaatkan layanan FKTP terlebih dahulu. Ketika FKTP dapat bekerja secara optimal, maka layanan kesehatan secara keseluruhan pun akan meningkat,” pungkas Wahyu.
Dengan sinergi antara BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan, serta peran aktif FKTP dan masyarakat, diharapkan pelaksanaan JKN dapat berjalan semakin efektif, merata, dan berkelanjutan demi tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. (*)
