BANDAR LAMPUNG, Warta9.com — Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung melontarkan kritik keras terhadap minimnya alokasi anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja mereka pada tahun anggaran 2024.
Ketua Komisi II, Ahmad Basuki, menilai sebagian besar anggaran hanya terserap untuk membayar gaji, tunjangan, dan biaya operasional, sehingga program yang langsung menyentuh rakyat nyaris tidak berjalan.
“Ini menyedihkan. Anggaran untuk mitra Komisi II relatif paling kecil dibanding komisi lain. Tapi yang lebih parah, proporsinya—hampir seluruhnya habis untuk pegawai. Program ke masyarakat? Jauh dari cukup,” tegas Basuki, Kamis (10/7).
Data dan Realisasi Anggaran yang Memprihatinkan
Berdasarkan data APBD 2024, dari total pagu Rp322,9 miliar, realisasi mencapai Rp292,6 miliar atau 88,54 persen. Namun lebih dari 80 persen anggaran tersedot untuk belanja pegawai, sementara kegiatan langsung ke masyarakat hanya menjadi catatan kaki.
Basuki menyoroti sikap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dinilai tidak berpihak dan gagal memahami skala prioritas pembangunan daerah.
“Ini bukan soal besar kecil angka, tapi soal keberpihakan. OPD mitra Komisi II menyentuh langsung sektor rakyat seperti pertanian dan ketahanan pangan. Tapi anggarannya justru dikerdilkan. Padahal ini jantung pembangunan,” jelasnya.
RPJMD Sebagai Kompas Anggaran
Basuki mendorong agar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijadikan acuan utama dalam penyusunan anggaran ke depan. Ia mengingatkan, jika RPJMD hanya berhenti sebagai dokumen formal, rakyat akan kembali menjadi korban penganggaran yang elitis dan birokratis.
Anggota Komisi II lainnya, Hanifal (Demokrat), menyindir alokasi anggaran yang menurutnya hanya cukup untuk membayar gaji dan biaya rapat.
“Kalau anggarannya cuma buat gaji dan ATK, kapan rakyat bisa merasakan manfaatnya? Sementara pusat gembar-gembor soal industrialisasi desa dan penguatan ekonomi lokal,” kata Hanifal.
Ia menekankan, sektor pangan dan produksi tidak boleh berhenti di pidato. Terlebih, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menempatkan isu pangan sebagai prioritas nasional dalam Asta Cita.
“Kalau Lampung mau jadi lumbung pangan, ya mulai dari sekarang dong dikuatkan. Tapi ini malah program pangan dikasih anggaran seadanya. Ironis,” ujarnya.
Desakan Evaluasi Pola Anggaran
Anggota Komisi II lainnya, Aribun, ikut angkat bicara, mendesak Pemprov Lampung melakukan evaluasi menyeluruh atas pola anggaran yang dinilai terlalu kaku dan tidak relevan dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Kita ini mau bangun rakyat atau sekadar menjaga birokrasi tetap berjalan? Kalau betul RPJMD jadi kompas, maka anggaran untuk sektor rakyat harus diperbesar, bukan dipangkas,” tegas Aribun. (*)
