Bandarlampung, Warta9.com– Penyelesaian sertifikat lahan warga yang terdampak proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang masih tersendat, delapan tahun setelah proyek dimulai.
Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDIP, Budhi Condrowati, menyoroti lambannya proses pemecahan sertifikat lahan warga. Menurut Budhi, baru sekitar 10–20 persen sertifikat yang rampung, padahal awalnya dijanjikan selesai dalam satu tahun.
“Sudah delapan tahun, tapi surat pemecahan lahan warga masih tertunda. Padahal seharusnya sisa lahan yang tidak terdampak sudah bisa memiliki sertifikat baru,” ujar Budhi saat Rapat Paripurna DPRD Lampung, Jumat (11/7/2025).
Budhi mencontohkan, jika seorang warga memiliki dua hektare dan setengah hektare terdampak jalan tol, maka sisa satu setengah hektare seharusnya sudah keluar sertifikat baru. Namun hingga kini, nasib sertifikat itu belum jelas. Persoalan ini meluas dari Terbanggi hingga Simpang Pematang, dengan ribuan warga menghadapi kondisi serupa.
Senada, Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Andika Wibawa, mengungkapkan kebingungan warga yang tidak mengetahui keberadaan sertifikat mereka.
“BPN Lampung Tengah bilang sertifikat sudah dikirim ke Kanwil, tapi itu bertahun-tahun lalu. Sampai sekarang tidak ada kejelasan, seolah terjadi saling lempar tanggung jawab,” kata Andika. Ia menekankan bahwa meskipun ganti rugi telah dibayarkan, hak kepemilikan atas sisa lahan tetap harus dijamin.
Beberapa warga bahkan batal menjual tanah mereka karena sertifikat masih ‘tersandera’, yang menurut Andika jelas merugikan.
Menanggapi situasi ini, Budhi menyatakan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, telah diminta untuk segera memanggil seluruh pihak terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pengelola jalan tol, agar masalah sertifikat ini dapat diselesaikan secara menyeluruh. (*)
