Tulang Bawang, Warta9.com – Kops Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Tulang Bawang mendorong pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang mengusut tuntas dugaan kong kali kong pengadaan sembako Covid-19 di kabupaten tersebut.
Dukungan itu diserukan sejalan dengan langkah Kejaksaan Negeri Tulang Bawang membentuk tim untuk melakukan pengumpulan data (Puldata) pengadaan paket sembako berlogo BMW Rp4 miliar lebih yang disalurkan melalui PT. Mubarokah Jaya Makmur (MJM) diduga bermasalah.
Ketua KAHMI Kabupaten Tulang Bawang, Novi Marzani BMY mengapresiasi langkah Kejaksaan mengusut indikasi mark-up pengadaan sembako yang diperuntukan untuk warga terdampak pandemi covid 19 di kabupaten tersebut.
Novi mendorong proses pengumpulan data yang dilakukan Kejari Tulang Bawang untuk mengungkap persoalan pengadaan paket sembako melalui pihak ketiga itu. Dimana kegiatan Dinas Sosial yang tertuang dalam kontrak kerja dengan PT. Mubarokah Jaya Makmur (MJM) selaku pihak ketiga ditemukan banyak janggal.
Bila hasil kinerja dari tim Kejari, lanjut dia, ada dugaan penyelewangan, KAHMI sangat menyayangkan karena menjadi catatan buruk di Kabupaten Tulang Bawang, seperti tidak sesuai dengan kilogram beras berlogo Bergerak Melayani Warga (BMW) Bupati Tulang Bawang Hj. Winarti, SE, MH, yanh diduga sengaja dikurangi.
“Selain itu, paket sembako berisi susu cap enak 2 kaleng, minyak goreng kemasan 900 ml satu botol, sabun mandi merek GIV 3 buah, gula pasir 1 kg, dan terigu mila 1 bungkus ini diduga melebihi harga satuan. Kami sangat percaya tugas Kejari dalam menangani permasalan ini. Dimana pihak perusahaan MJM selaku pihak ketiga terindikasi tidak sesuai juklak dan juknis kementerian,” jelas Novi Marzani, Selasa (30/06/2020).
Paket sembako yang di bagikan kepada warga terdampak virus corona untuk 4 kelurahan dan 147 Kampung di 15 Kecamatan itu, merupakan anggaran bencana. Dia melihat ada upanya pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengadaan paket sembako tersebut memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk mencari keuntungan yang merugikan orang banyak.
“Kami (KAHMI) akan mengawal pihak Kejari penanganan proses Puldata paket semboko bansos Dinsos sampai dimana kinerja Kejari, karena masyarakat menunggu hasil kinerja mereka,” tegas Bung Novi, panggilan akrabnya. (W9-Wan)
Baca juga: https://warta9.com/dprd-soroti-pengadaan-bansos-berlogo-bmw/
