Jakarta, Warta9.com – Anggota Komisi VII DPR RI Rycko Menoza, MBA, menyoroti mahalnya harga tiket pesawat domestik di Indonesia. Karena bila melihat harga tiket di negara lain seperti Malaysia atau Singapura jauh lebih murah dari pada ke kota-kota di Indonesia.
“Harga tiket pesawat yang lebih kompetitif ke luar Negeri, seperti Malaysia dan Singapura menjadi alasan wisatawan Indonesia memilih berlibur ke luar negeri,” ujar Rycko,
dalam RDP dengan Menteri Pariwisata, Rabu (20/11/2024).
Tingginya harga tiket pesawat domestik justru bertentangan dengan visi dan misi Kementerian Pariwisata tentang meningkatkan kunjungan wisata lokal.
Anggota DPR RI dari dapil Lampung ini juga banyak menerima aspirasi dari masyarakat yang diantaranya harga tiket domestik yang begitu mahal, di Lampung saat ini banyak tempat-tempat wisata yang pulau-pulaunya tidak kalah dengan Negara lain seperti Maldives. Rycko berharap wisata di Lampung bisa masuk menjadi tempat wisata super prioritas nantinya.
“Saya berharap kota-kota di Indonesia semua menjadi prioritas, khususnya Lampung yang saat ini banyak tempat yang menjadi destinasi wisata banyak dikunjungi tamu mancanegara diharapkan menjadi tempat wisata super prioritas,” saut Rycko.
Selain itu Rycko Menoza yang ditugaskan Partai Golkar di Komisi VII juga menerima aspirasi terkait dengan banyaknya event yang hanya bermodalkan izin keramaian dari polisi tanpa adanya sertifikasi khusus dari Kemenparekraf yang mengakibatkan banyak EO tidak kompeten melaksanakan event, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
“Perlu dilakukan langkah-langkah kongkret untuk mengatasi permasalahan ini. Diperlukan payung hukum khusus terkait penyelenggaraan event, di mana EO wajib memiliki sertifikasi khusus dari Kemenparekraf,” ujar Rycko.
Menurutnya Kementerian Pariwisata perlu membangun platform online terpadu untuk perizinan event, yang mengintegrasikan semua perizinan yang diperlukan. Proses perizinan pun harus dibuat online dan transparan.
Koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait, seperti kepolisian, pemerintah daerah, dan asosiasi EO, juga perlu ditingkatkan. Satuan tugas khusus untuk menangani event bodong pun perlu dibentuk.
Menurut Rycko, penegakan hukum terhadap EO yang menyelenggarakan event bodong pun harus dilakukan dengan tegas. “Dengan langkah-langkah komprehensif ini, diharapkan permasalahan event bodong dapat diatasi dan penyelenggaraan event di Indonesia dapat menjadi lebih profesional, kredibel, dan aman,” pungkas Rycko. (W9-jm)
