Kalianda, Warta9.com – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menerima audiensi dari Pelaksana Tugas Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI, Tenaga Ahli Menteri Pertanian, serta perwakilan Bulog Provinsi Lampung. Pertemuan yang digelar di Rumah Dinas Bupati, Jumat (18/4/2025), membahas strategi percepatan swasembada pangan nasional.
Plt. Dirjen Hortikultura, Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si., menegaskan pentingnya peran Lampung Selatan sebagai salah satu daerah sentra produksi pangan nasional, khususnya komoditas padi dan jagung, bersama Lampung Timur dan Lampung Tengah.
“Arahan Presiden Prabowo Subianto jelas: target produksi gabah nasional harus menembus 34 hingga 35 juta ton per tahun, bahkan didorong hingga 40 juta ton. Ini penting agar Indonesia tak lagi bergantung pada impor beras,” ujar Taufiq.
Ia juga menyampaikan bahwa Menteri Pertanian menekankan pola percepatan: usai panen, langsung olah dan tanam kembali, demi mengejar target produksi yang ambisius.
Bupati Egi merespons positif arahan tersebut dan menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah — baik eksekutif maupun legislatif — untuk bersinergi mendukung agenda strategis pangan nasional.
“Lampung Selatan terus menjalin komunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kami ingin memastikan setiap kebijakan pusat bisa diterjemahkan dan dijalankan dengan baik di daerah,” kata Egi.
Namun, Egi juga mengungkapkan sejumlah persoalan lapangan yang tengah dihadapi petani. Salah satunya terkait harga gabah yang rendah serta lambatnya pembayaran kepada petani. Selain itu, serapan gabah oleh Bulog Lampung Selatan juga masih jauh dari target.
“Target serapan 24 ribu ton, tapi baru terserap sekitar 9 ribu ton. Salah satu penyebabnya adalah minimnya mitra Maklon aktif — dari 306 mitra terdaftar, hanya 13 yang berjalan. Ini sudah kami bahas bersama Bulog dan mitra, dan alhamdulillah mulai ada perbaikan,” jelasnya.
Bupati Egi menutup dengan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal sektor pangan sebagai kekuatan utama ekonomi daerah, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional yang berdaulat dan berkelanjutan. (*)
