Lampung Barat, warta9 – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Komitmen tersebut menjadi penegasan Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Parosil menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan seluruh fraksi. Menurutnya, pandangan DPRD merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan agar setiap kebijakan daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Salah satu capaian yang disampaikan adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 16 tahun berturut-turut.
Namun demikian, Parosil menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan.
“Keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah mampu menghadirkan pembangunan yang berkualitas, pelayanan publik yang semakin baik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Optimalkan PAD melalui digitalisasi
Menjawab pandangan Fraksi Demokrat mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Parosil menjelaskan pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan basis data wajib pajak, digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi, penyediaan berbagai kanal pembayaran elektronik melalui Lampung Online, Tokopedia, Alfamart, Indomaret, Agen Bank Lampung, hingga pembentukan Satuan Tugas Optimalisasi PAD.
Pemerintah juga memperkuat sinergi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Samsat guna meningkatkan akurasi pendataan serta efektivitas penerimaan pajak daerah.
Khusus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemkab Lampung Barat telah menerapkan sistem digital melalui aplikasi SIAP PM, membuka berbagai kanal pembayaran elektronik, memberikan penghargaan kepada kecamatan dan pekon dengan tingkat pelunasan terbaik, serta menyediakan dukungan operasional bagi aparatur kecamatan.
Menurut Parosil, penetapan target pendapatan daerah selama ini telah disusun berdasarkan potensi riil daerah, capaian realisasi tahun sebelumnya, serta besaran dana transfer pemerintah pusat.
Belanja daerah untuk pelayanan dasar
Menanggapi komposisi belanja daerah yang masih didominasi belanja operasional, Parosil menjelaskan kondisi tersebut terjadi karena pemerintah tetap memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Belanja operasional masih didominasi kebutuhan sektor pendidikan, kesehatan, serta belanja pegawai sebagai bagian dari pelayanan publik yang wajib dipenuhi pemerintah daerah,” jelasnya.
Sementara itu, terkait aset daerah senilai sekitar Rp2,9 triliun, pemerintah terus mengoptimalkan pemanfaatannya sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 melalui pola kerja sama maupun penyewaan aset.
Ia mengungkapkan, pemanfaatan Wisma Lombok Seminung telah dua kali ditenderkan namun belum mendapatkan peserta yang memenuhi persyaratan. Adapun aset yang digunakan sebagai lokasi empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah disewakan sesuai aturan sehingga tetap memberikan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi beban pemeliharaan APBD.
Terkait rehabilitasi bangunan eks Puskesmas Air Hitam yang sempat direncanakan menjadi lokasi SPPG, pemerintah telah menghentikan pekerjaan tersebut dan meminta pihak yayasan mengembalikan kondisi bangunan seperti semula.
Perkuat BUMD dan pembangunan daerah
Pada sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Parosil mengatakan evaluasi terhadap jajaran direksi BPRS Lampung Barat masih berlangsung. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penentuan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan daerah.
Pemerintah juga memastikan bak penampungan air di Kecamatan Belalau masih berada dalam masa pemeliharaan oleh penyedia bersama perangkat daerah terkait. Sementara kondisi Islamic Center, termasuk genset yang telah berusia cukup lama, akan menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan berikutnya.
Selain itu, pemerintah terus menangani sejumlah persoalan strategis seperti perubahan batas kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), penyelesaian tanah Rawa Kalong, hingga konflik antara manusia dan gajah liar melalui koordinasi bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
Ekonomi tumbuh 5,45 persen
Di sektor pemberdayaan masyarakat, Parosil menjelaskan program ketahanan pangan di 131 pekon diarahkan menjadi usaha produktif yang mampu menggerakkan ekonomi desa melalui sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, industri kecil, hingga usaha simpan pinjam.
Pemerintah juga telah menuntaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah. Dari 136 desa dan kelurahan, telah terbentuk 135 koperasi serta satu koperasi gabungan dua desa. Saat ini pembangunan gerai koperasi terus dilakukan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan mengenai kondisi perekonomian daerah, Parosil menyampaikan ekonomi Lampung Barat pada 2025 tumbuh sebesar 5,45 persen.
Pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor industri pengolahan sebesar 11,84 persen, disusul sektor akomodasi serta penyediaan makan dan minum sebesar 10,12 persen. Menurutnya, peningkatan tersebut dipicu berkembangnya industri kecil dan menengah, usaha perhotelan, serta restoran yang semakin berkembang seiring meningkatnya aktivitas masyarakat.
Sementara itu, SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai lebih dari Rp43 miliar sebagian besar merupakan dana yang telah memiliki peruntukan khusus, di antaranya Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant untuk sektor pendidikan dan kesehatan serta pembayaran THR dan gaji ke-13 tenaga pendidik.
Mengakhiri penyampaiannya, Parosil kembali menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi modal penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Setiap masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kinerja, memperkuat kemandirian fiskal, dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Lampung Barat,” pungkasnya. (ADV)
Backend engineering note: for Node.js server troubleshooting, this NodeWire backend engineering notes is a useful related reference.
